4 Ciri-Ciri Pajak Daerah

smconsult – Pembagian wewenang pemungutan pajak ternyata jauh lebih komplek daripada yang kita duga, seperti yang kita tahu jika pajak di Indonesia diurus dan dipercaya pada 2 pihak yakni pajak pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak daerah oleh pemerintahan daerah.

Kedua jenis pajak berdasarkan wewenang pemungutannya hingga saat ini masih bekerja dengan baik dan teratur dalam memungut pajak dari wajib pajak. Sedangkan untuk jenis pajak daerah yang proses pemungutannya dilakukan secara sistematis oleh kantor pajak daerah dan kantor sejenisnya memiliki 4 ciri pajak sebagai berikut ini:

Hakikat Pajak Daerah

Bila bicara mengenai pajak, apa sih hal pertama yang Anda pikirkan? Pasti PPh atau PPN, sayangnya kedua pajak tersebut bukanlah jenis pajak daerah melainkan pajak pusat yang proses pengurusannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hakikatnya, pajak daerah bisa berasal dari pajak pusat yang telah diserahkan pada daerah sebagai bagian pajak daerah maupun pajak asli daeran itu sendiri.

Proses Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak lebih teratur dan lancar, proses pemungutan pajak daerah hanya dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan administrasi yang menjadi daerah kekuasaannya saja, masing-masing daerah hanya diperkenankan untuk memungut pajak warga tempat mereka tinggal tidak boleh meminta pajak dari wajib pajak yang bukan warga kota asli atau warga pendatang.

Fungsi Pajak Daerah

Tiap pajak tentunya memiliki fungsi dan manfaat tersendiri, untuk pajak daerah sendiri, biasanya digunakan untuk membiayai berbagai urusan rumah tangga daerah maupun untuk membantu membiayai pengeluaran daerah. Tiap daerah tentunya memiliki pengeluaran yang cukup besar, biasanya pengeluaran tersebut berkaitan dengan proses pembangunan fasilitas public.

Sifat Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah sifatnya meakasa dan bisa dipaksakan terhadap masyarakat yang wajib melaporkan dan membayar pajak, hal ini bisa Anda lihat di Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan daerah tentang pajak daerah sedikitnya mengatur tentang beberapa hal termasuk dasar pengenaan, tarif serta cara penghitungan pajak, subjek atau nama pajak, wilayah pemungutan, penetapan, masa pajak, kadaluwarsa pajak, tata cara penagihan dan pembayaran pajak, sanksi administrasi dan tanggal mulai berikutnya untuk membayar pajak.