CategoryPajak

Bersama Go-Jek Untuk Tambah Masa Pajak

Bersama Go-Jek Untuk Tambah Masa Pajak

Tax Consultant Jakarta – Rencana Kemenkeu untuk menggandeng perusahaan transportasi online terkemuka di Indonesia, Go-Jek sebagai salah satu agen pajak dinilai sebagai hal yang unik dan baru. Kerja sama ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan jumlah masa pajak baru.

Go-Jek bermula sebagai salah satu perusahaan start up yang makin lama makin tumbuh berkembang. Jumlah kemitraan atau merchant untuk berbagai layanan online tersebut bahkan telah mencapai lebih dari 100 ribu-an. Meskipun demikian mitra pengemudinya kurang lebih mencapai 250ribu.

Menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengungkapkan jika pihaknya ingin kerja sama tersebut menguntungkan juga bagi pihak Go-Jek, setidaknya seluruh mitra Go-Jek bisa memiliki NPWP dengan mudah. Selanjutnya, Go-Jek diharapkan dapat membantu warga dalam melaporkan SPT Tahunan mereka.

“Go-Jek bukan bekerja sebagai agen pembuatan NPWP melainkan berperan selaku fasilitator yang memfasilitasi mitranya dalam pembuatan NPWP dan SPT pajak supaya lebih mudah serta simple” Ujar Sri mulyani.

Beliau menambahkan, pihaknya akan membantu mendengarkan masukan dari Go-Jek tentang pendaftaran NPWP melalui fitur e-filling. Setelah itu, Kementerian Keuangan akan selalu berkoodinasi dengan Go-Jek mengenai apa saja hal yang berkaitan dengan sistem yang akan digunakan.

“Kita lihat saja, apakah itu jenis kerja sama yang dapat system by system yang telah terintegrasi atau gunakan cara lainnya. Saya akan menyerahkan urusan tersebut pada tim teknis. Saya tidak paham apakah datanya akan langsung diimpor atau sistemnya dapat langsung digunakan” ujar Sri Mulyani.

Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo dari Center for Indonesia Taxation Analysis mengatakan jika langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang memiliki rencana untuk menggandeng perusahaan penyedia aplikasi sarana transportasi online dalam membantu memberikan fasilitas layanan proses pembuatan NPWP atau SPT dinilai sebagai langkah yang terbaik.

Menurut Yustinus, dengan target dari penerimaan pajak yang cukup besar, Kemenkeu melalui Dirje Pajak memang harus lebih kreatif lagi dalam mencari potensi pajak yang baru. “Saya menilai jika ide ini sangat bagus. Meskipun yang kita tahu jika sudah ada ASP yang ditawarkan, namun melalui aplikasi transportasi online dapat memudahkan yang sudah sepatutnya pemerintah mendukung” ungkapnya.

Ditjen Pajak, SKK Migas, BPKP Bekerja Sama Bentuk Tim Khusus Periksa PPh Migas KKKS

Ditjen Pajak, SKK Migas, BPKP Bekerja Sama Bentuk Tim Khusus Periksa PPh Migas KKKS

Smconsult – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk tim khusus bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Di mana Satgas pemeriksaan bertugas dan berkerja sama untuk melakukan pemeriksaan atas proses pemenuhan kewajiban bagi hasil serta Pajak Penghasilan (PPh) Migas atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bentuknya Kontrak Bagi Hasil dengan memanfaatkan system pengembalian biaya.

Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, pembentukan satgas dilakukan guna meningkatkan efektifitas sekaligus efisiensa juga memberikan kepastian hokum dalam proses pelaksanaannya. “Melalui kebijakan tesebut, pemeriksaan atas KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) akan dikerjakan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama  yang mana selaku perwakilan dari pemerintah RI” kata Robert.

Selain itu, Robert pun mengatakan jika kebajakan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kepastian hukum terutama untuk KKKS, mengingat hanya ada satu pemeriksaan saja sehingga dapat mengurangi potensi sengketa sekaligus menekan beban biaya.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, yaitu Suryo Utomo mengatakan, penetapan anggota tim telah melalui beragam proses dan selanjutnya ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.

Hasil pemeriksaan nanti bisa dipergunakan oleh tiga institusi tersebut, selain itu hasil pemeriksaan pun bisa dimanfaatkan sebagai dasar wajib pajak untuk melakukan pengisian SPT Pajak karena pemeriksaannya dilakukan sebelum Surat Pemberitan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.

Sebagai gambaran sekarang ini, 3 institusi akan melakukan pemeriksaan di masing-masing institusi. BPKP akan melakukan proses pemeriksaan atas bagi hasil termasuk lifting juga cost recovery yang mana membutuhkan jangka waktu 1-2 bulan lamanya. Sementara itu, SKK Migas akan melakukan tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi lifting serta cost recovery yang juga memerlukan waktu kerja selama 1-2 bulan. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak sendiri akan membantu melaksanakan pemeriksaan pajak cost recovery dan lifting untuk Pajak Penghasilan migas dalan jangka waktu maksimal 12 bulan. Bila dihitung-hitung, waktu pengujian bisa dipersingkat lagi menjadi 2 bulan lalu pembahasan sekaligus penyusunan laporannya 2 bulan juga.

4 Ciri-Ciri Pajak Daerah

4 Ciri-Ciri Pajak Daerah

smconsult – Pembagian wewenang pemungutan pajak ternyata jauh lebih komplek daripada yang kita duga, seperti yang kita tahu jika pajak di Indonesia diurus dan dipercaya pada 2 pihak yakni pajak pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak daerah oleh pemerintahan daerah.

Kedua jenis pajak berdasarkan wewenang pemungutannya hingga saat ini masih bekerja dengan baik dan teratur dalam memungut pajak dari wajib pajak. Sedangkan untuk jenis pajak daerah yang proses pemungutannya dilakukan secara sistematis oleh kantor pajak daerah dan kantor sejenisnya memiliki 4 ciri pajak sebagai berikut ini:

Hakikat Pajak Daerah

Bila bicara mengenai pajak, apa sih hal pertama yang Anda pikirkan? Pasti PPh atau PPN, sayangnya kedua pajak tersebut bukanlah jenis pajak daerah melainkan pajak pusat yang proses pengurusannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hakikatnya, pajak daerah bisa berasal dari pajak pusat yang telah diserahkan pada daerah sebagai bagian pajak daerah maupun pajak asli daeran itu sendiri.

Proses Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak lebih teratur dan lancar, proses pemungutan pajak daerah hanya dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan administrasi yang menjadi daerah kekuasaannya saja, masing-masing daerah hanya diperkenankan untuk memungut pajak warga tempat mereka tinggal tidak boleh meminta pajak dari wajib pajak yang bukan warga kota asli atau warga pendatang.

Fungsi Pajak Daerah

Tiap pajak tentunya memiliki fungsi dan manfaat tersendiri, untuk pajak daerah sendiri, biasanya digunakan untuk membiayai berbagai urusan rumah tangga daerah maupun untuk membantu membiayai pengeluaran daerah. Tiap daerah tentunya memiliki pengeluaran yang cukup besar, biasanya pengeluaran tersebut berkaitan dengan proses pembangunan fasilitas public.

Sifat Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah sifatnya meakasa dan bisa dipaksakan terhadap masyarakat yang wajib melaporkan dan membayar pajak, hal ini bisa Anda lihat di Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan daerah tentang pajak daerah sedikitnya mengatur tentang beberapa hal termasuk dasar pengenaan, tarif serta cara penghitungan pajak, subjek atau nama pajak, wilayah pemungutan, penetapan, masa pajak, kadaluwarsa pajak, tata cara penagihan dan pembayaran pajak, sanksi administrasi dan tanggal mulai berikutnya untuk membayar pajak.

© 2018 LAUNCHVENDING.COM

Theme by Anders NorénUp ↑