Ditjen Pajak, SKK Migas, BPKP Bekerja Sama Bentuk Tim Khusus Periksa PPh Migas KKKS

Smconsult – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membentuk tim khusus bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Di mana Satgas pemeriksaan bertugas dan berkerja sama untuk melakukan pemeriksaan atas proses pemenuhan kewajiban bagi hasil serta Pajak Penghasilan (PPh) Migas atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bentuknya Kontrak Bagi Hasil dengan memanfaatkan system pengembalian biaya.

Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, pembentukan satgas dilakukan guna meningkatkan efektifitas sekaligus efisiensa juga memberikan kepastian hokum dalam proses pelaksanaannya. “Melalui kebijakan tesebut, pemeriksaan atas KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) akan dikerjakan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama  yang mana selaku perwakilan dari pemerintah RI” kata Robert.

Selain itu, Robert pun mengatakan jika kebajakan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kepastian hukum terutama untuk KKKS, mengingat hanya ada satu pemeriksaan saja sehingga dapat mengurangi potensi sengketa sekaligus menekan beban biaya.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, yaitu Suryo Utomo mengatakan, penetapan anggota tim telah melalui beragam proses dan selanjutnya ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.

Hasil pemeriksaan nanti bisa dipergunakan oleh tiga institusi tersebut, selain itu hasil pemeriksaan pun bisa dimanfaatkan sebagai dasar wajib pajak untuk melakukan pengisian SPT Pajak karena pemeriksaannya dilakukan sebelum Surat Pemberitan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.

Sebagai gambaran sekarang ini, 3 institusi akan melakukan pemeriksaan di masing-masing institusi. BPKP akan melakukan proses pemeriksaan atas bagi hasil termasuk lifting juga cost recovery yang mana membutuhkan jangka waktu 1-2 bulan lamanya. Sementara itu, SKK Migas akan melakukan tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi lifting serta cost recovery yang juga memerlukan waktu kerja selama 1-2 bulan. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak sendiri akan membantu melaksanakan pemeriksaan pajak cost recovery dan lifting untuk Pajak Penghasilan migas dalan jangka waktu maksimal 12 bulan. Bila dihitung-hitung, waktu pengujian bisa dipersingkat lagi menjadi 2 bulan lalu pembahasan sekaligus penyusunan laporannya 2 bulan juga.